Pemerintah Amerika Serikat menyerukan Thailand untuk menemukan cara damai guna menyelesaikan konflik di negeri itu. AS pun memuji pengendalian diri yang sejauh ini ditunjukkan oleh otoritas Thai dalam menghadapi aksi demo besar-besaran yang tengah berlangsung.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf mengatakan pada para wartawan, AS mendesak semua pihak untuk tidak melakukan kekerasan, menahan diri dan menghormati aturan hukum.
“Kami juga, saya harus sampaikan, memuji pengendalian diri yang sejauh ini ditunjukkan otoritas pemerintah menyangkut hal ini,” tutur Harf seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (14/1/2014).
Dikatakan Harf, pejabat-pejabat AS tengah bekerja sama dengan banyak pihak untuk mendorong dialog dan transisi demokratis yang damai.
Aksi-aksi protes mulai marak di Thailand sejak 31 Oktober lalu setelah pemerintah mengajukan RUU amnesti yang akan memberikan pengampunan bagi kakak laki-laki Yingluck, mantan PM Thaksin Shinawatra. Thaksin digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 lalu. Dia telah mengasingkan diri di luar negeri sejak tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara dua tahun atas kasus korupsi.
Oposisi menuding Thaksin mengendalikan pemerintahan Yingluck dan menyerukan wanita itu untuk meletakkan jabatannya. Namun meski terus didemo, Yingluck bersikeras menolak mengundurkan diri.
Sebagai gantinya, Yingluck mengumumkan akan menggelar pemilu pada Februari mendatang. Namun hal ini ditolak para demonstran antipemerintah, yang mengkhawatirkan pemilu tersebut hanya akan digunakan untuk melanggengkan dominasi politik keluarga Shinawatra yang kaya-raya.
# ENAM TINDAK Pra-sukses Vaksinasi Kepastian Vaksin, Distribusi Vaksin, Vaksinator Terlatih, Edukasi Masyarakat, Data Komprehensif dan Antisipasi Efek Samping. Beberapa bulan terakhir hingga awal tahun 2021, intensitas dan frekuensi suara sirene ambulans berbagai model dari berbagai lembaga semakin sering dan ramai silih berganti masuk dan keluar dari Wisma